KESBANGPOL


Dasar hukum pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru;
2. Peraturan Bupati Barru Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barru.
Tugas Pokok :
Memberikan dukungan kepada Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. Pelaksanaan urusan tata usaha Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


Kepala SKPD : Ir. NUR SALAM, M.Si


STRUKTUR ORGANISASI