DPMPTSPTK


Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru Tahun Anggaran 2017 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barru dan Peraturan Bupati Barru No. 7 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, kedudukan , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.

Dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintah di bidang Perizinan, non perizinan, Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan tugas-pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik, khususnya untuk bidang Perizinan, Penanaman modal dan Ketenagakerjaan. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur sebagai berikut:
  1. Urusan penanaman modal merupakan urusan wajib pemerintah daerah terdiri dari sub bidang Pengembangan iklim penanaman modal, Sub Bidang Promosi Penanaman modal, sub bidang pelayanan penanaman modal, sub bidang pelaksanaan pengendalian penanaman modal dan sub bidang data dan system informasi penanaman modal. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala kabupaten/kota.
  2. Urusan Tenaga Kerja merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, sub bidang penemapatan tenaga kerja dan sub bidang hubungan industrial. Urusan wajib melekat pada urusan dalam skala kabupaten/kota.

Tugas Pokok dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kab. Barru adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan, non perizinan, ketenagakerjaan, Energi dan Sumber daya Mineral berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan..

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, pelayanan ketenagakerjaan, energy dan sumber daya mineral, pengelolaan data dan informasi;
  2. Pengoordinasian kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, pelayanan ketenagakerjaan, energy dan sumber daya mineral , pengelolaan data dan informasi;
  3. Pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, pelayanan ketenagakerjaan, energy dan sumber daya mineral , pengelolaan data dan informasi;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan dan peningkatan layanan, pelayanan ketenagakerjaan, energy dan sumber daya mineral , pengelolaan data dan informasi;
  5. Pelaksanaan dan pembinaaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai tugas dan fungsinya.


Kepala SKPD : SYAMSIR, S.IP, M.Si


STRUKTUR ORGANISASI