KESBANGPOL


Dasar hukum pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru;
2. Peraturan Bupati Barru Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Tugas Pokok :
Membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakanurusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.
Fungsi :
a. Perumusan Kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, ekonomi, budaya, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
b. Pelaksanaan Kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, ekonomi, budaya, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
c. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, ekonomi, budaya, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.



Kepala SKPD : Drs. ANSHAR TAHIR, M.Si


STRUKTUR ORGANISASI